“Uang rakyat itu untuk anggaran KPK, tanpa hasil apa-apa. Buat malu aja. Saya tegaskan lagi, KPK Banci. Gencar minta DPR dan Presiden bubarkan KPK!” tandas Charma.
Secara khusus, Charma menyoroti kasus dana hibah CSR BI yang hingga kini masih mengambang. Padahal kasus ini sudah terang benderang ada korupsi dan pelanggaran administrasi yang melibatkan anggota Komisi XI DPR RI inisial FA.
Bahkan legislator asal Sumatera Selatan dari Fraksi Nasdem itu diduga menjadi kunci untuk pengamanan kasus CSR BI, namun pengusutannya sengaja dihambat oleh KPK agar kasus ini menguap.
“Sengaja dihambat dan pelan-pelan hilang kasus ini. Kami dari GENCAR menduga keras sangat benar isu soal FA menjadi kunci pengamanan kasus CSR BI ini, mewakili anggota Komisi XI DPR lain diduga membayar penyidik KPK,” tandas Charma langsung dari markas Gencar di Pancoran, Jakarta Selatan.
Bersamaan dengan itu, GENCAR meminta agar penanganan kasus korupsi CSR BI melibatkan Komisi XI DPR diambil alih oleh Kejaksaan Agung.
“Kami dari GENCAR meminta Kajagung segera mengambil alih kasus ini, agar rasa keadilan publik tercapai,” mata Charam.
“Gila itu uang rakyat triliunan rupiah dibagikan Bank Indonesia ke anggota dewan di Senayan tanpa supervisi APH. Parah-parah republik ini dan KPK RI tak berkutik,” tuntas Charma.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
