Oleh: R. HAIDAR ALWI (Cendikiawan/Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB)
KEPUTUSAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalihkan status penahanan Yaqut Cholil Qoumas dari rutan menjadi tahanan rumah segera memantik kegaduhan.
Di ruang publik, langkah ini cepat dibaca sebagai bentuk pelonggaran, bahkan kemunduran.
Namun, penilaian yang terlalu tergesa-gesa justru berisiko menutup pemahaman bahwa dalam penyidikan perkara korupsi, penahanan bukan tujuan, melainkan alat.
KPK tidak sedang sekadar “memindahkan tempat mengurung”, melainkan menata ulang cara memperoleh keterangan, bukti, dan kemungkinan pengembangan perkara.
Dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang nilainya ratusan miliar rupiah, sulit membayangkan bahwa peristiwa ini berdiri sendiri. Ada relasi kebijakan, ada jejaring birokrasi, dan sangat mungkin ada aliran kepentingan yang saling bertaut.
Dalam lanskap seperti itu, pendekatan yang terlalu keras justru bisa membuat perkara berhenti di satu titik, tanpa pernah menjangkau simpul-simpul yang lebih dalam.
Di sinilah logika penyidikan modern bekerja. Tekanan bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan kebenaran. Dalam banyak kasus, keterbukaan justru lahir dari situasi yang lebih terkelola, di mana tersangka tidak sepenuhnya berada dalam posisi defensif.
Tahanan rumah, sepanjang pengawasan tetap berjalan ketat, memberi ruang bagi interaksi yang lebih cair antara penyidik dan tersangka. Bukan untuk memanjakan, melainkan untuk mendorong kerja sama yang produktif.
Dalam bahasa sederhana, ini adalah pergeseran dari pendekatan pemaksaan menuju pendekatan pengelolaan perilaku.
KPK tampaknya memahami bahwa keberhasilan penyidikan tidak diukur dari seberapa cepat seseorang ditahan dalam kondisi paling keras, melainkan dari seberapa jauh perkara bisa dikembangkan.
Jika tujuan akhirnya adalah membongkar keseluruhan skema, maka setiap langkah harus ditimbang berdasarkan kontribusinya terhadap tujuan itu.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
