Oleh: R. HAIDAR ALWI (Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB)
DALAM lanskap global yang semakin ditandai oleh konflik, fragmentasi sosial, dan meningkatnya kriminalitas lintas negara, stabilitas keamanan tidak lagi menjadi kondisi default, melainkan sebuah pencapaian yang harus dikelola secara aktif dan berkelanjutan.
Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir, tren keamanan global cenderung memburuk.
Global Peace Index secara konsisten mencatat penurunan tingkat perdamaian global, sementara World Economic Forum dalam Global Risks Report menempatkan konflik sosial, polarisasi politik, dan kejahatan sebagai risiko utama yang semakin meningkat.
Di tengah dinamika tersebut, Indonesia menempati posisi yang menarik. Sebuah negara besar dengan kompleksitas sosial, ekonomi, dan geografis tinggi, namun relatif mampu menjaga stabilitas internalnya.
Stabilitas ini bukan sekadar indikator domestik, melainkan juga fondasi penting bagi persepsi global terhadap Indonesia sebagai negara yang “investable”.
Dalam berbagai kerangka analisis World Bank, stabilitas keamanan merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan masuknya investasi.
Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, tingkat urbanisasi yang cepat, serta keragaman etnis dan agama yang sangat tinggi—sebagaimana tercermin dalam studi Pew Research Center—Indonesia secara teoritis memiliki profil risiko sosial yang tinggi.
Banyak negara dengan karakteristik serupa justru menghadapi konflik berkepanjangan, tingkat kriminalitas tinggi, atau bahkan kegagalan institusi keamanan.
Namun Indonesia relatif mampu mengelola potensi tersebut sehingga tidak berkembang menjadi instabilitas sistemik.
Dalam konteks ini, peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi krusial. Polri tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum dalam pengertian tradisional, tetapi juga sebagai institusi yang mengelola stabilitas sosial dalam spektrum yang luas—mulai dari keamanan jalanan hingga mitigasi konflik sosial berskala besar.
Data dari United Nations Office on Drugs and Crime menunjukkan bahwa negara dengan kompleksitas tinggi umumnya menghadapi tantangan serius dalam pengendalian kejahatan.
Fakta bahwa Indonesia mampu menjaga tingkat stabilitas relatif dalam konteks tersebut menunjukkan adanya kapasitas institusional yang bekerja secara konsisten.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
