JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, R Haidar Alwi, menyoroti besarnya kerugian negara akibat tambang ilegal yang masih marak terjadi.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, pada tahun 2022, kerugian negara akibat aktivitas pertambangan ilegal mencapai Rp 3,5 triliun.
Selain itu, pemerintah juga harus mengalokasikan dana hingga Rp 1,5 triliun untuk memulihkan lingkungan yang rusak akibat eksploitasi liar tersebut.
Menanggapi hal ini, Haidar Alwi menegaskan bahwa solusi terbaik adalah dengan memberdayakan penambang kecil melalui koperasi tambang rakyat yang legal dan berkelanjutan.
Koperasi Tambang Rakyat: Mewujudkan Pertambangan yang Berkeadilan.
Sebagai pengusaha tambang emas dan batubara yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan, Haidar Alwi menilai koperasi tambang rakyat bisa menjadi solusi untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap keberadaan tambang rakyat. Sebaliknya, kita harus mengakomodasi mereka dalam sistem yang legal dan transparan agar mereka bisa bekerja tanpa rasa takut serta tetap memberikan manfaat bagi negara,” jelasnya.
Menurut Haidar Alwi, koperasi tambang rakyat memberikan peluang besar bagi para penambang kecil untuk bekerja secara legal. Dengan adanya sistem koperasi, mereka bisa mendapatkan izin resmi, mengikuti regulasi yang berlaku, serta memberikan kontribusi pajak dan retribusi kepada negara.
“Jika sistem ini diterapkan dengan baik, maka negara tidak hanya bisa mengurangi kerugian akibat tambang ilegal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan penambang dan menjaga kelestarian lingkungan,” tambahnya.
Pemerintah Harus Serius Mendorong Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
