DPRD DKI Apresiasi Capaian UHC di Jakarta

Otonominews
DPRD DKI Apresiasi Capaian UHC di Jakarta
120x600
a

Selain persoalan BPJS, Fraksi PKS mendorong penguatan ketahanan farmasi daerah. Ranperda belum memberikan perhatian yang kuat terhadap aspek farmasi.

Menurut dia, pengalaman Pandemi Covid-19 menunjukkan pentingnya ketersediaan cadangan obat dan alat kesehatan dalam kondisi darurat.

Karena itu, Pemprov DKI perlu memiliki pengaturan khusus terkait cadangan penyangga.

“Pengalaman pandemi Covid-19 menunjukkan pentingnya buffer stock obat dan alat kesehatan,” terang Thamrin.

Fraksi PKS meminta adanya pasal atau bab khusus mengenai ketahanan farmasi daerah yang mencakup ketersediaan obat, alat kesehatan, subsidi farmasi bagi masyarakat rentan, serta mekanisme distribusi saat terjadi kedaruratan kesehatan.

Baca Juga :  Tunjangan DPRD DKI Jakarta Tembus Rp150 Juta Per Bulan dan Belum Direvisi!

Layanan kesehatan harus mudah diakses, manusiawi, dan memberi kepastian kepada warga. Karena itu, Ranperda perlu memperkuat peran Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan.

Jakarta yang maju adalah Jakarta yang mampu menyediakan layanan kesehatan yang adil, mudah diakses, dan manusiawi bagi seluruh warganya,” pungkas Thamrin. (OTN-Deman)

Ikuti terus update berita Otonominews di Feed

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *