BALI, OTONOMINEWS.ID | Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah turut berpartisipasi pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali yang dilaksanakan secara daring, Senin (4/5). Kegiatan ini dihadiri oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Rendy Jaya Laksamana.
Rakortekrenbang Daerah Bali dibuka oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Bangda Kemendagri yang diwakili oleh Rendy Jaya Laksamana, serta dimoderatori oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Bali, I Made Satya Cadriantara. Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Bappeda dan perangkat daerah Provinsi Bali, serta Bappeda dan perangkat daerah dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Bali.
Pada paparannya, Rendy menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakortekrenbang Daerah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah berkaitan dengan pelaksanaan Rakortekrenbang di tingkat daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penyelarasan arah kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat hingga ke tingkat kabupaten/kota, khususnya dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
“Rakortekrenbang menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan pusat dapat diinternalisasi dan diakomodasi secara optimal dalam dokumen perencanaan daerah,” ujar Rendy.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, capaian pembangunan Provinsi Bali menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Laju pertumbuhan ekonomi Bali tercatat sebesar 5,95 persen, lebih tinggi dari nasional sebesar 5,1 persen. Tingkat pengangguran terbuka di Bali sebesar 1,58 persen, jauh di bawah angka nasional sebesar 4,76 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan Bali sebesar 3,72 persen, lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 8,47 persen.
Rendy menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas hidup masyarakat, terjaganya lingkungan, serta pemerataan manfaat pembangunan.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
