JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – DPRD DKI Jakarta belum melakukan reformasi/merevisi besaran tunjungan yang mereka kantongi, meskipun mahasiswa sudah melakukan protes melalui aksi demo. Padahal DPR sudah melakukan revisi tunjangan sesuai tuntutan rakyat, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Sederet tunjangan DPR dipangkas dan kini hanya menerima take home pay DPR per bulan yakni Rp65.595.730 (Rp65,5 juta) Jumlah ini lebih kecil atau kalah besar dari DPRD DKI Jakarta yang per bulannya menerima sekitar Rp135 juta.
Arkam (54), merupakan warga Kebon Sirih Jakarta Pusat, mengatakan bahwa anggaran yang diterima anggota DPRD DKI Jakarta sungguh sangat mengganggu perasaan warga, dan ini seharusnya menjadi pelajaran bagi pemilih untuk menentukan wakilnya agar lebih cerdas yang tidak mementingkan pribadi.
Yang menjadi sorotan adalah sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) yang menyedot uang rakyat hingga Rp161 miliar. Dana sosper ini dituding sebagai tunjangan terselubung karena tak bermanfaat buat warga Jakarta.
“Saya pernah diundang sosper, saya gak paham apa maksudnya, cuma dikasih Rp30 ribu doang,” ungkap Arkam, Senin (8/9/2025).
Anggaran yang melekat pada DPRD DKI Jakarta memang menjadi yang paling besar se-Indonesia, bahkan lebih besar dibanding tunjangan DPRD RI.
Berikut Rinciannya:
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
