1. Anggaran untuk layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD Rp168 miliar
2. Sosialisasi perda Rp161 miliar
3. Peningkatan kapasitas atau bimtek Rp24 miliar
4. Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat Rp142 miliar
5. Reses anggota dewan Rp138 miliar
6. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD Rp162 miliar
7. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Rp163 miliar.
Jika ditotal DPRD DKI mendapatkan dana per anggota dari Rp130 juta hingga Rp150 juta per bulan.
“Kalau memang sosper tidak efektif ya harus dipangkas dong,” tegas David Alumni Universitas Mpu Tantular Jakarta.
Menurutnya, Sosper kemungkinan tidak diperlukan, dan sosialisasi tidak pernah dilakukan para anggota dewan di Dapil pada saat reses, janganlah membuat anggaran hanya untuk dibagi sesama anggota sementara warga jakarta kehidupannya tidak menentu.
“Tolong sampaikan ke Anggota DPRD seriuslah bekerja agar warga tidak marah dan mengakibatkan jakarta menjadi tidak kondusif,”Kata David kepada Otonominews.
Hal ini terbukti kalau DPRD DKI belum juga memangkas fasilitas tunjangan yang fantastis. Anehnya, DPRD DKI hingga kini tidak ada niat melakukan pemangkasan seperti tunjangan rumah Rp 70 juta per bulan. Belum ada instruksi partai kata anggota DPRD DKI. (OTN-Deman)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
