Oleh: R. HAIDAR ALWI (Cendekiawan/Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB)
POSISI Indonesia dalam Global Terrorism Index 2026 menunjukkan karakter moderat dengan dinamika yang relatif terkendali namun tidak sepenuhnya stabil.
Indonesia menempati peringkat ke-24 dunia dengan skor 4,714 dan mengalami kenaikan peringkat sebesar enam posisi dibandingkan tahun sebelumnya, yang mengindikasikan peningkatan dampak terorisme secara relatif.
Secara absolut, peningkatan tersebut tercermin dari tambahan sekitar delapan kematian akibat terorisme dalam periode pengukuran terakhir.
Meskipun demikian, angka ini tetap sangat kecil jika dibandingkan dengan negara-negara yang menjadi episentrum terorisme global, seperti Pakistan dengan 1.139 kematian, Nigeria dengan 750 kematian, dan Republik Demokratik Kongo dengan 467 kematian pada tahun 2025.
Bahkan, sekitar 70% dari total kematian akibat terorisme dunia yang mencapai 5.582 jiwa terkonsentrasi hanya di lima negara utama, yakni Pakistan, Burkina Faso, Nigeria, Niger, dan Republik Demokratik Kongo.
Dengan demikian, secara struktural Indonesia berada di luar pusat gravitasi terorisme global, meskipun tetap berada dalam kategori dampak menengah.
Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari kapasitas kelembagaan negara dalam mengelola ancaman, terutama melalui peran Densus 88 Polri sebagai instrumen koersif dan BNPT sebagai institusi preventif.
Dalam konteks operasional, Densus 88 berfungsi sebagai garda depan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme, dengan fokus pada deteksi dini, penangkapan, dan pembongkaran jaringan.
Efektivitas fungsi ini tercermin dari tidak adanya serangan terorisme berskala besar dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, berbeda dengan tren global yang masih mencatat serangan dengan korban massal hingga lebih dari 100 orang dalam satu kejadian.
Pada tahun 2025, serangan paling mematikan di dunia menewaskan 120 orang, sementara rata-rata kematian global per serangan mencapai 1,8 jiwa.
Dalam konteks ini, tambahan delapan kematian di Indonesia lebih mencerminkan keberadaan insiden berskala kecil daripada kegagalan sistemik dalam pengendalian terorisme.
Hal ini mengindikasikan bahwa Densus 88 mampu berfungsi sebagai mekanisme disrupsi yang efektif dalam menurunkan intensitas dan skala serangan.
Di sisi lain, BNPT menjalankan fungsi strategis dalam pencegahan melalui deradikalisasi, kontra-narasi, dan koordinasi lintas sektor.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
