Oleh: Ir. R Haidar Alwi, MT., (Cendekiawan Bangsa/Dewan Pembina Ikatan Keluarga Alumni ITB)
Dunia menyoroti negosiasi Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung selama 21 jam di Islamabad, Pakistan.pada 11-12 April 2026 lalu. Namun perundingan berintensitas tinggi itu berakhir tanpa kesepakatan.
Fakta tersebut menandakan bahwa krisis kepercayaan antara kedua pihak masih dalam dan ketegangan di kawasan Timur Tengah belum benar-benar mereda.
Bagi Indonesia, peristiwa ini bukan sekadar berita luar negeri. Ketika ketidakpastian menyentuh jalur strategis seperti Selat Hormuz, dampaknya dapat merambat ke harga energi, biaya logistik, subsidi, pupuk, hingga harga pangan di dalam negeri.
Di tengah perubahan dunia yang bergerak menuju tatanan lebih multipolar, Iran menunjukkan bahwa sebuah bangsa dapat bertahan di bawah tekanan panjang melalui ketahanan nasional, keberanian politik, dan kemampuan menjaga kepentingannya sendiri.
Pelajaran penting bagi Indonesia bukan terletak pada memilih kubu, melainkan pada kemampuan membaca arah zaman dan menyiapkan perlindungan nyata bagi rakyat.
Situasi global seperti ini justru harus dibaca sebagai momentum memperkuat fondasi nasional. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki kesempatan besar memperkuat ketahanan pangan, memperbaiki distribusi, dan memastikan rakyat terlindungi dari gejolak eksternal.
Indonesia tidak menunggu gejolak dunia berubah menjadi masalah di dalam negeri. Indonesia harus mampu membaca hubungan antara konflik geopolitik, harga energi, biaya logistik, inflasi, dan daya beli rakyat, lalu menyiapkan kebijakan perlindungan sebelum dampaknya dirasakan masyarakat. Di situlah kualitas kepemimpinan diuji oleh sejarah.
Karena itu, pertanyaan utama bagi Indonesia bukan siapa yang unggul dalam konflik global, melainkan seberapa siap perekonomian nasional menghadapi efek turunannya. Dari sinilah pembahasan harus dimulai: bagaimana gejolak dunia memengaruhi ekonomi nasional.
Gejolak Global dan Dampaknya terhadap Ekonomi Nasional.
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi terpenting di dunia. Sebagian besar arus minyak dan gas internasional melewati kawasan ini. Karena itu, setiap ketegangan di sekitarnya segera memengaruhi sentimen pasar global. Harga energi dapat bergerak naik, biaya pengiriman meningkat, dan kepastian pasokan menjadi terganggu.
Dampak seperti itu penting dicermati Indonesia. Ketika ongkos energi dan logistik meningkat, biaya distribusi barang di dalam negeri ikut terdorong.
Dunia usaha menghadapi tekanan biaya, ruang fiskal pemerintah menjadi lebih sempit, dan daya beli masyarakat dapat terpengaruh jika harga kebutuhan pokok ikut naik. Krisis modern sering kali datang bukan melalui ledakan senjata, tetapi melalui tekanan harga yang perlahan.
Namun situasi ini juga membuka peluang. Negara yang cepat beradaptasi, efisien dalam tata kelola, dan kuat dalam produksi domestik justru dapat keluar lebih tangguh. Karena itu, fokus Indonesia tidak boleh hanya pada reaksi jangka pendek, tetapi pada penguatan sektor-sektor dasar yang menopang kehidupan rakyat.
Gejolak global tidak boleh membuat Indonesia pesimis. Justru dalam situasi seperti ini, Indonesia dapat menunjukkan kualitas kepemimpinan, memperkuat ekonomi nasional, dan membuktikan bahwa perlindungan rakyat adalah prioritas utama. Krisis dunia bisa menjadi momentum kebangkitan bila dijawab dengan visi yang tepat, disiplin kebijakan, dan keberanian mengambil keputusan.
Di antara berbagai sektor yang terdampak, pertanian merupakan salah satu bidang paling sensitif. Dan dalam pertanian modern, keberlangsungan produksi sangat bergantung pada satu faktor mendasar: kepastian pupuk bagi petani.
Pupuk sebagai Fondasi Ketahanan Pangan.
Pupuk adalah unsur penting dalam menjaga produktivitas sawah, kebun, dan sentra pangan nasional. Ketika pupuk tersedia tepat waktu dan mudah diakses, petani dapat menanam dengan tenang, hasil panen lebih terjaga, dan pasokan pangan tetap stabil. Sebaliknya, jika pupuk mahal, terlambat, atau sulit diperoleh, biaya produksi meningkat dan harga pangan berisiko ikut naik.
Pemerintah telah menyiapkan tata kelola pupuk bersubsidi melalui penetapan alokasi nasional sekitar 9,55 juta ton pada 2025, digitalisasi data penerima, serta sistem distribusi resmi.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
