Oleh: R. HAIDAR ALWI (Cendekiawan/Dewan Pembina Ikatan Keluarga Alumni ITB)
PENINGKATAN penilaian publik terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana dilaporkan oleh Tempo melalui survei Tempo Data Science (TDS) tidak dapat direduksi sebagai sekadar fluktuasi persepsi jangka pendek. Tapi harus dibaca sebagai indikator konsolidasi legitimasi institusional aparat keamanan negara.
Survei TDS yang dilakukan pada periode 28 Februari hingga 7 Maret 2026 dengan metode tatap muka terhadap 1.260 responden, menunjukkan bahwa 84 persen responden menilai kinerja Polri baik atau sangat baik.
Angka ini secara statistik signifikan karena melampaui ambang mayoritas absolut dan mencerminkan tingkat penerimaan sosial yang tinggi terhadap institusi penegak hukum.
Dalam kerangka teori legitimasi Weberian, kondisi ini menunjukkan bahwa otoritas Polri tidak hanya ditopang oleh legalitas formal, tetapi juga oleh legitimasi sosial yang berbasis pada kepercayaan publik.
Lebih jauh, temuan TDS juga mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat masih merasakan tingkat keamanan yang relatif tinggi dalam kehidupan sehari-hari, yang secara implisit memperkuat korelasi antara persepsi kinerja dan pengalaman empiris warga terhadap situasi keamanan.
Dalam perspektif ekonomi politik keamanan, keamanan merupakan barang publik (public goods) yang keberhasilannya diukur dari tingkat kepuasan kolektif.
Dengan demikian, capaian 84 persen bukan sekadar angka persepsi, melainkan refleksi dari efektivitas distribusi keamanan oleh negara melalui Polri.
Hal ini mempertegas bahwa legitimasi Polri sedang bergeser menuju bentuk performance-based legitimacy, yaitu legitimasi yang dibangun melalui kinerja nyata dan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Konsistensi temuan ini juga diperkuat oleh survei eksternal yang relevan, di mana tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri dalam pengamanan mudik Lebaran 2026 mencapai 84,1 persen, dengan rincian 80,6 persen puas terhadap kelancaran lalu lintas, 81,7 persen puas terhadap keamanan perjalanan, dan 79,4 persen percaya pada pengamanan lingkungan permukiman.
Selain itu, kebijakan rekayasa lalu lintas seperti one way dan contraflow memperoleh tingkat kepuasan sebesar 80,8 persen.
Data ini menunjukkan adanya konsistensi lintas survei bahwa kinerja Polri tidak hanya dinilai positif secara umum, tetapi juga pada aspek-aspek operasional spesifik yang menjadi core function institusi kepolisian.
Dalam analisis kebijakan publik, konsistensi lintas indikator ini merupakan bukti kuat bahwa output kebijakan bersifat tangible dan terukur.
Momentum mudik Lebaran sebagai operasi pengamanan terbesar di Indonesia berfungsi sebagai stress test institusional bagi Polri. Kompleksitas pengelolaan mobilitas jutaan orang dalam waktu singkat menuntut kapasitas koordinasi, prediksi risiko, serta efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.
Tingginya tingkat kepuasan publik dalam konteks ini menunjukkan bahwa Polri berhasil mengelola situasi berisiko tinggi dengan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan berbasis perencanaan.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
