JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – DPR RI bersama pemerintah dan Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara sepakat membentuk tim bersama untuk merumuskan kebijakan Zero ‘Over Dimension Over Loading’ (ODOL) yang rencananya akan diberlakukan secara penuh mulai tahun 2027.
Kesepakatan ini tercapai dalam rapat lintas sektor yang digelar di Kompleks Parlemen, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa pembentukan tim teknis ini bertujuan untuk menampung aspirasi semua pihak dan menyusun tahapan implementasi kebijakan zero ODOL secara bertahap dan terukur.
Kebijakan ini dinilai penting untuk menjamin keselamatan lalu lintas serta menjaga infrastruktur jalan dari kerusakan akibat beban berlebih.
“Tadi disampaikan oleh Mensesneg bahwa Presiden memperhatikan dengan cermat mengenai masalah over dimensi dan overload. Kami di DPR berperan sebagai fasilitator agar dalam proses transisi ini tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Dasco dalam konferensi pers.
Dalam rapat tersebut hadir pula Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta perwakilan pengemudi dari Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara, (APLN).
Menhub Dudy menyatakan dukungan penuh terhadap langkah DPR dalam menjembatani dialog antara pemerintah dan pengemudi logistik.
Ia menyebut, tim bersama ini akan mengkaji berbagai aspek teknis seperti kapasitas kendaraan, standar angkutan barang, regulasi perizinan, serta proses edukasi dan sosialisasi kepada para pelaku industri transportasi.
“Kita menyepakati perlunya komitmen bersama untuk memberlakukan Zero ODOL. Beberapa hal yang menjadi perhatian akan segera kami tindak lanjuti. Rapat yang diinisiasi DPR ini sangat baik untuk menciptakan transportasi yang aman dan berkelanjutan,” ujar Dudy.
Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen (API), Suroso, menyatakan bahwa para pengemudi logistik siap mendukung penuh implementasi kebijakan Zero ODOL demi kepastian hukum dan keselamatan berkendara.
“Pada intinya kami para pengemudi sudah sepakat, dan bersama-sama dengan pemerintah dan DPR akan mengawal penerapan Zero ODOL 2027. Kami ingin ada kepastian hukum, perlindungan, dan juga edukasi agar transisi ini tidak menjadi beban sepihak,” kata Suroso.
Tantangan dan Dampak ODOL
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
