Kemendagri Warning 10 Provinsi yang Alami Inflasi Tinggi

Kemendagri Warning 10 Provinsi yang Alami Inflasi Tinggi
Rapat Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/7/2025)/Dok. Puspen Kemendagri.
120x600
a

“Kami berharap, apalagi DKI [Jakarta] yang menjadi sentral bisa segera mengevaluasi, kemudian mendapatkan simpul-simpul kenapa harga-harga secara umum di DKI ini bisa lebih tinggi daripada provinsi-provinsi yang lainnya. Nah, ini betul-betul saya minta yang mewakili DKI, Pak Asisten, itu rapatkan betul,” ujarnya.

Untuk perkembangan harga komoditas, pada minggu IV Juli 2025, beberapa komoditas tercatat mengalami kenaikan, yakni bawang merah di 296 daerah kabupaten/kota, cabai rawit di 267 daerah kabupaten/kota, dan beras di 219 daerah kabupaten/kota. “Kita bicara beras. Beras di semua zona, satu, dua, tiga itu naik,” imbuhnya.

Baca Juga :  Sesuai Amanat Permendagri, Plh Dirjen Keuda Kemendagri Dorong Pemprov Kepri Gunakan KKPD

Dalam kesempatan tersebut, Tomsi juga menekankan pentingnya efektivitas pelaksanaan Rakor Inflasi. Ia meminta agar para narasumber, baik yang hadir secara daring maupun luring, menyampaikan sudut pandang yang berbeda dan tidak mengulang data yang telah disampaikan oleh pihak lain.

Narasumber diharapkan menyampaikan pembaruan data dan analisis yang relevan dengan kondisi terkini di lapangan.

“Saya minta sudut pandang yang berbeda. Karena kita berupaya mencari formula, rapat ini tidak terlalu lama. Hal-hal yang sudah dibahas BPS, dibahas oleh yang lain, hanya analisa tapi tidak mengulangi datanya. Nah, ini mohon menjadikan perhatian,” tandasnya.

Baca Juga :  Dukung Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, Mendagri Siap Koordinasikan dengan Pemda

Turut hadir secara langsung dalam Rakor tersebut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini; Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran; Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono; serta Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa.[zul]

Ikuti terus update berita Otonominews di Feed

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *