JAKARTA, OTONOMINEWS.ID — Sudah hampir setahun Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi, absen dari rapat-rapat pembahasan anggaran bersama DPRD. Mangkirnya Rizali sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memicu gelombang kritik dari legislatif yang menyebut sikap Pemkab tak lagi mencerminkan komitmen pada akuntabilitas fiskal.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kutim, Asti Mazar, bahkan terang-terangan mempertanyakan integritas Sekda. “Sejak Agustus 2024 beliau tidak pernah hadir dalam rapat-rapat anggaran. Padahal banyak isu penting yang hanya bisa dikonfirmasi langsung kepada Ketua TAPD,” ujar Asti kepada wartawan, Rabu (16/7/2025).
Menurutnya, ketidakhadiran Rizali Hadi selama ini membuat koordinasi eksekutif-legislatif terhambat dan menciptakan jurang komunikasi. “Yang datang hanya perwakilan dari Bappeda atau BPKAD. Tapi banyak keputusan strategis yang tidak bisa mereka jawab,” katanya.
Sehari sebelumnya, dalam Rapat Paripurna ke-47 DPRD, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Bambang Bagus Wondo Saputro menyebut kinerja TAPD stagnan, tertutup, dan minim transparansi. “Minimnya pelibatan Banggar DPRD sejak tahap awal penyusunan anggaran menunjukkan TAPD lebih suka menyodorkan angka final tanpa ruang deliberasi yang sehat. Ini melemahkan proses pengawasan,” tegas Bambang.
Ia juga menyoroti fenomena SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang besar dan berulang setiap tahun tanpa analisis memadai. “Ini akibat lemahnya koordinasi yang makin diperburuk ketidakhadiran Sekda di forum-forum strategis,” ujarnya.
Fraksi PPP melalui Muhammad Ali ikut menyuarakan kekecewaan. Menurutnya, lemahnya kepemimpinan fiskal Sekda menyebabkan perencanaan dan penganggaran hanya formalitas belaka. “Sekda seharusnya bukan hanya jembatan administratif, tapi pemimpin strategis yang menyatukan visi lintas sektor. Sayangnya, itu tidak terlihat sama sekali sampai hari ini,” kritik Ali.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
