JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta tambahan anggaran hingga Rp500 miliar.
Tambahan anggaran Rp500 miliar itu diajukan dalam rapat paripurna tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2025 pada Rabu (16/7/2025).
Rapat dibanjiri interupsi, baik sebelum maupun setelah pimpinan rapat mengetok palu. Salah satu yang mendapat sorotan adalah dugaan pungutan liar masuk PPSU, serta kurangnya dukungan operasional bagi kader jumantik dan posyandu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut, total rancangan perubahan APBD 2025 sebesar Rp91,86 triliun. Jumlah ini naik 0,57 persen atau Rp500 miliar dibandingkan dengan penetapan APBD 2025 sebesar Rp91,34 triliun.
Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat, menunjang pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Kemudian, menjaga optimalisasi layanan pada instansi yang menerapkan skema badan layanan umum daerah (BLUD).
Rano dalam kesempatan itu berbeda setelah rapat membenarkan soal dugaan pungutan liar masuk petugas Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) atau pasukan oranye.
”Bukan dugaan. Sudah dari awal kami sudah ngomong,” ujar Rano
setelah memberikan arahan pada Forum Asisten Sekretaris Daerah untuk Finalisasi Pohon Solusi dan Matriks Prioritas Program Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Tahunan Bidang Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026.
Ia menekankan, pungutan liar tak boleh ditutup-tutupi. Semuanya harus diberantas.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
