JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menggelar town hall meeting di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).
Sebanyak 860 peserta hadir, terdiri atas perangkat daerah, wali kota dan bupati, camat, lurah, serta perwakilan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dari seluruh kelurahan di Jakarta.
Pertemuan ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat tata kelola penanganan pengaduan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus menegaskan pentingnya integritas seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Dalam sambutannya, Gubernur Pramono menuturkan town hall meeting juga menjadi bagian dari upaya evaluasi dan perbaikan kinerja PPSU. Ia mengingatkan, tidak boleh ada lagi praktik yang mencoreng wajah Jakarta.
“Kami terus memperbaiki sistem dan tata kelola agar lebih transparan dan terbuka. Masukan, saran, serta kritik dari masyarakat adalah modal utama bagi kami untuk berbenah,” ujarnya.
Terkait pelanggaran yang sempat terjadi, Gubernur Pramono mengungkapkan bahwa tiga petugas PPSU telah diberikan surat peringatan pertama (SP 1) dan mendapat kesempatan terakhir untuk memperbaiki kinerja. Selain itu, sejumlah pejabat terkait, termasuk lurah setempat, telah dibebastugaskan untuk menjalani pembinaan.
Lebih lanjut Gubernur Pramono mengatakan, PPSU harus tetap difokuskan pada penanganan drainase mikro, kebersihan lingkungan, serta perawatan fasilitas umum di tingkat kelurahan. Adapun penanganan sistem air berskala besar, seperti sungai, waduk, dan saluran penghubung, menjadi kewenangan dinas teknis terkait.
Sementara dalam hal menjalankan tugas di lapangan, Gubernur Pramono menyebut keterbukaan seluruh jajaran, khususnya camat dan lurah, menjadi kunci keberhasilan. Setiap pengaduan warga harus ditangani secara cepat, tuntas, dan berkualitas.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
