“Seluruh jajaran harus terbuka terhadap kritik serta memastikan setiap pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Ini menjadi kunci agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan warga,” tuturnya.
Gubernur Pramono juga menekankan peran strategis jajaran kewilayahan sebagai perpanjangan tangan gubernur di lapangan. Camat dan lurah dituntut mampu memetakan serta menyelesaikan persoalan sejak dini, sebelum berkembang menjadi krisis.
Selain itu, penguatan integritas, etika pelayanan, dan transparansi merupakan pondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Pemprov DKI Jakarta.
Gubernur Pramono lebih lanjut menandaskan, koordinasi antar piranti daerah dan jajaran kewilayahan perlu terus diperkuat agar penanganan pengaduan masyarakat tidak terhambat ego sektoral. Ia mengibaratkan kinerja Pemprov DKI Jakarta sebagai sebuah orkestra yang harus berjalan selaras untuk menghasilkan kinerja optimal.
“Jakarta akan menjadi lebih baik jika seluruh jajaran bekerja secara terkoordinasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan semua pihak, termasuk PPSU sebagai ujung tombak di lapangan,” paparnya.
Melalui pertemuan ini, Gubernur Pramono berharap seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta semakin solid dalam membangun budaya kerja yang responsif, terbuka, dan berorientasi pada penyelesaian masalah warga.
“Saya berharap, melalui pertemuan ini, kita dapat memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam penanganan pengaduan masyarakat agar lebih responsif, transparan, dan dapat dipercaya,” pungkasnya. (OTN-Deman)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
