JAKARTA.OTONOMINEWS.ID – Sejak diperiksa penyidik Polda Kalimantan Timur beberapa hari lalu, jejak Sekretaris Daerah Kutai Timur, Rizali Hadi, seperti ditelan bumi. Ia jarang terlihat di kantor, absen dalam rapat-rapat penting, dan sulit dihubungi.
“Dia jarang ke kantor,” ujar seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, pekan lalu. Di sisi lain, Bupati Ardiansyah Sulaiman memilih bungkam soal kasus yang membelit sang sekda.
Sikap diam bupati yang selama ini dikenal bersih dan religius itu memunculkan tafsir liar. Jangan-jangan, seperti bisik-bisik di warung kopi, ia juga “mencicipi kue” dari meja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Anggaran Sudah Ada Alamatnya
Kecurigaan publik bukan tanpa dasar. Mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kutim sejak lama disebut-sebut penuh aroma transaksional. Istilah “sudah ada alamatnya” menjadi kosakata populer di kalangan kontraktor dan pejabat.
Maknanya jelas: setiap pos anggaran, sebelum diketok palu, sudah diarahkan ke pihak tertentu. “Semua orang tahu ini rahasia umum,” ujar seorang pejabat yang pernah duduk di lingkaran TAPD.
Menurut sumber ini, pola yang bertahan hingga kini berjalan sistematis: ada anggaran bupati, anggaran wakil bupati, dan anggaran sekda. “Kalau anggaran sekda bentuknya fisik, yang menang tender pasti kontraktor ‘peliharaannya’,” kata dia.
Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menginginkan jatah anggaran lebih besar, harus melobi TAPD—bukan tanpa “komitmen”. “Ada feedback, semua paham,” imbuhnya.
Sekda Menghilang, Bupati Membisu
Sejak menjalani pemeriksaan di Polda Kalimantan Timur, Rizali Hadi jarang terlihat di kantor. Beberapa staf di Kantor Bupati Kutim membenarkan hal ini. “Kalau pun ada, hanya sebentar,” kata seorang pegawai.
Rizali diperiksa dalam dugaan penyimpangan pengadaan mesin Rice Processing Unit (RPU) yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan Kutim senilai Rp40,1 miliar. Dari jumlah itu, Rp24,9 miliar dialokasikan untuk pengadaan mesin RPU.
Nama Rizali juga disebut dalam dugaan perkara lain: penggunaan aset negara di Sangatta Selatan, jual-beli lahan hutan lindung, hingga indikasi adanya penetapan setoran di atas 10 persen untuk proyek tertentu.
Di tengah badai isu ini, Bupati Ardiansyah tetap bungkam. Tak ada pernyataan tegas, tak pula langkah politik menenangkan publik. “Pak Bupati seperti biasa, tidak mau komentar,” ujar seorang wartawan lokal. Publik pun melabelinya dengan julukan sinis: “Pandai cuci tangan dan cuci piring.”
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
