“Kita ingin mencegah kejadian nelayan melintas batas karena ketidaktahuan, sekaligus memperkuat pengawasan batas RI–Papua Nugini,” tambahnya.
Selain itu, BNPP RI memfasilitasi koordinasi rencana penerapan Integrated Clearance Declaration melalui All Indonesia di PLBN Entikong dan PLBN Motaain pada 2026, menggelar program “BNPP Menyapa Langsung” di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Regional Kalimantan Barat, kemudian meninjau rencana pembukaan PLB Temajuk yang direncanakan diresmikan akhir April 2026, serta mengoordinasikan inisiasi pengusulan Kabupaten Sambas sebagai Kawasan Ekonomi Khusus perbatasan bidang pariwisata.
Untuk program strategis 2026, lanjut Mendagri Tito, BNPP RI menargetkan pemberdayaan masyarakat desa terdepan di Provinsi Papua Selatan dalam menjaga tanda batas negara, kemudian fasilitasi pembangunan PLBN gelombang ketiga, pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 22 pusat pertumbuhan darat dan laut, perencanaan penataan ruang hasil perundingan RI–Malaysia di Kalimantan Utara, percepatan penurunan stunting di kawasan perbatasan, hingga identifikasi pilar titik referensi batas laut di Provinsi Maluku Utara.
“BNPP RI juga menyiapkan program khusus bersama Kementerian PKP berupa renovasi 10.000 rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan,” pungkas Tito.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan agar seluruh program dan anggaran 2026 Kemendagri, BNPP RI, dan Otorita IKN berorientasi pada outcome dan impact nyata bagi masyarakat.
Komisi II juga meminta percepatan penyelesaian seluruh temuan BPK RI melalui penguatan sistem pengendalian internal serta peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program. “BNPP perlu melakukan review anggaran untuk optimalisasi PLBN agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat perbatasan,” ujarnya.
Sebagai penutup, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan tata kelola yang akuntabel, serta menghadirkan program-program strategis yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat perbatasan.
Melalui sinergi yang solid dengan DPR RI dan seluruh pemangku kepentingan, BNPP RI optimistis pengelolaan perbatasan akan semakin maju sebagai beranda depan negara yang berdaya saing dan sejahtera.
*Humas BNPP RI*
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
