DPD LEMTARI Temui Bupati di Rumah Pribadi, Bahas Strategi atau Konsolidasi Kekuatan?

Limapuluh Kota, otonominews.id — Pertemuan antara Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI) Kabupaten Limapuluh Kota dengan Bupati Limapuluh Kota, H. Safni, pada Kamis (24/3/2026) di kediaman pribadinya di Sariak Laweh memantik perhatian publik. Di balik label “silaturahmi”, pertemuan ini dinilai sarat muatan strategis yang patut dicermati lebih dalam.

‎Rombongan LEMTARI yang dipimpin oleh M. Jhoni Dt. Bosa Nan Panjang hadir bersama jajaran pengurus adat, termasuk sekretaris Muhammad Ridha Ilahi serta sejumlah tokoh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Mungka, Zil Zahedi Dt. Godang Sabatang dan M.R. Dt. Simarajo. Kehadiran para pemangku adat ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan sinyal kuat adanya konsolidasi antara kekuatan adat dan kekuasaan politik daerah.

‎Dalam pertemuan tersebut, Dt. Bosa Nan Panjang menegaskan komitmen LEMTARI untuk memastikan nilai-nilai adat tetap menjadi fondasi dalam setiap kebijakan pembangunan. Namun, di tengah dinamika daerah yang tengah bergulir, pernyataan ini juga dibaca sebagai bentuk positioning LEMTARI dalam mengawal atau bahkan mempengaruhi arah kebijakan pemerintah.

‎“Pembangunan yang sukses tidak boleh tercerabut dari akar budaya,” tegasnya. Pernyataan ini terdengar normatif, tetapi dalam konteks pertemuan tertutup di rumah pribadi kepala daerah, publik berhak bertanya: sejauh mana batas antara sinergi dan intervensi?

‎Di sisi lain, Bupati H. Safni menyambut baik dukungan LEMTARI. Ia menekankan pentingnya peran niniak mamak dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung program pemerintah hingga ke tingkat nagari. Pernyataan ini sekaligus mempertegas bahwa legitimasi adat masih menjadi instrumen penting dalam menjaga kekuatan politik di daerah.

‎Sekretaris DPD LEMTARI, Muhammad Ridha Ilahi, bahkan menyebut pertemuan ini sebagai langkah awal untuk koordinasi yang lebih intensif ke depan. Artinya, hubungan ini tidak berhenti pada seremoni, melainkan berpotensi menjadi aliansi berkelanjutan antara lembaga adat dan pemerintah daerah.