Selain itu, perhatian juga diberikan pada pengelolaan aset dan barang yang berkaitan dengan penanganan bencana, termasuk kendaraan dan peralatan yang dibeli melalui dana kebencanaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh aset daerah tercatat dengan baik serta menghindari potensi temuan dalam pemeriksaan.
Sementara itu, dalam sambutannya Bupati Solok Jon Firman Pandu menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Solok untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti setiap masukan dan rekomendasi dari BPK.
Bupati juga menyoroti beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya terkait tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terus bertambah setiap tahunnya sehingga perlu langkah-langkah strategis untuk penyelesaiannya.
Menurutnya, seluruh jajaran pemerintah daerah harus tetap menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
Melalui Exit Meeting ini, diharapkan hasil pemeriksaan dari BPK RI dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Solok untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
