Langkah tegas dan transparan dinilai penting guna menjaga marwah pemerintah daerah serta kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan di Limapuluh Kota. Jika memang tidak ada pelanggaran aturan, hal itu perlu disampaikan secara terbuka. Namun, jika ditemukan unsur pelanggaran kode etik atau norma kedinasan, masyarakat berharap ada tindakan sesuai regulasi yang berlaku.
Kasus ini menjadi ujian bagi kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota. Publik menilai, penanganan yang lamban atau terkesan melindungi oknum tertentu hanya akan memperburuk citra birokrasi pendidikan.
Pendidikan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan juga soal keteladanan. Seorang pejabat pembinaan ketenagaan seharusnya menjadi representasi nilai-nilai disiplin, etika, dan integritas. Ketika yang terlihat justru sebaliknya, wajar jika kepercayaan masyarakat ikut tergerus.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait. Masyarakat kini menanti sikap tegas dan bijak dari pemerintah daerah demi menjaga wibawa institusi pendidikan serta memastikan bahwa jabatan publik benar-benar diisi oleh figur yang mampu menjadi teladan, bukan sekadar pemegang posisi.
wartawan : YORI_BM
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
