PADANG,OTONOMINEWS.ID_ Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mendorong pemerataan akses keuangan agar semakin banyak masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan kelompok berpenghasilan rendah, dapat memanfaatkan layanan keuangan secara aman dan produktif.
“Salah satu kunci memperkuat ekonomi masyarakat adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Masyarakat tidak hanya punya akses, tetapi juga paham cara mengelola keuangan dengan baik,” ujar Mahyeldi.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat menghadiri dan memberikan arahan pada Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (4/3/2026)
Ia menyebutkan, meski akses layanan keuangan terus meningkat, masih ada kesenjangan di sejumlah daerah. Pelaku UMKM dan masyarakat kecil masih banyak yang kesulitan mendapatkan pembiayaan yang layak.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, tingkat inklusi keuangan di Sumbar mencapai 76,88 persen, sementara literasi keuangan berada di angka 40,78 persen. Menurut Mahyeldi, angka tersebut perlu terus ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga pemahaman yang memadai.
Gubernur menegaskan, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Karena itu, perbankan dan lembaga keuangan diharapkan lebih aktif menghadirkan program pembiayaan yang mudah dijangkau dan sesuai kebutuhan pelaku usaha kecil.
Ia juga menyoroti masih maraknya praktik rentenir yang menawarkan pinjaman cepat tanpa agunan, tetapi dengan bunga tinggi. Kondisi ini kerap membuat pelaku usaha terjebak utang.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
