“Kita tidak ingin masyarakat terjebak pinjaman yang memberatkan. Di sinilah peran TPAKD dan perbankan untuk hadir memberikan solusi yang lebih aman dan terjangkau,” tegasnya.
Mahyeldi berharap TPAKD Sumbar semakin aktif memperluas akses pembiayaan hingga ke akar rumput, termasuk bagi petani, nelayan, dan masyarakat di daerah tertinggal. Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum penguatan ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumbar, Roni Nazra menyampaikan literasi dan inklusi keuangan merupakan bagian penting dari pembangunan daerah.
“Literasi keuangan membantu masyarakat mengelola keuangan dengan bijak. Inklusi keuangan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Ia menambahkan, TPAKD telah terbentuk hingga tingkat kabupaten dan kota. Tantangan ke depan adalah memastikan setiap program berjalan inovatif, terukur, dan memberi dampak nyata.
Dalam rapat pleno tersebut juga dibahas roadmap TPAKD 2026–2030 yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola, integrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, serta keberlanjutan program bagi sektor produktif dan kelompok rentan.
“OJK akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah agar program yang disusun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Roni. (Ridwan)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
