JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DKI Jakarta melayangkan Nota Keberatan Strategis dan Diplomatik kepada Presiden RI, Menteri Luar Negeri, dan DPR RI.
GMNI Jakarta menilai Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-AS bukan sekadar perjanjian dagang, melainkan instrumen Imperialisme Modern (Nekolim) yang secara sistematis memiskinkan rakyat kecil dan merongrong kedaulatan agraria.
Ketua DPD GMNI Jakarta, Deodatus Sunda Se, menegaskan bahwa kebijakan ART Indonesia-AS adalah serangan langsung terhadap jantung ideologi Marhaenisme.
”Marhaenisme menuntut kita untuk Berdikari. Namun, ART ini justru meletakkan leher ekonomi rakyat di bawah sepatu boots kapitalisme global,” jelasnya.
“Ini adalah pengkhianatan terhadap cita-cita Bung Karno untuk membebaskan si Marhaen dari penghisapan bangsa atas bangsa,” tegas Deodatus di depan Gedung Kemlu RI.
Analisis Marhaenisme dan Penikaman Landreform
Sekretaris DPD GMNI Jakarta, S. Abraham Christian, memberikan pernyataan tajam mengenai dampak destruktif perjanjian ART Indonesia-AS terhadap struktur agraria dan basis ekonomi rakyat jelata.
Abraham menilai ART ini akan memicu gelombang perampasan ruang hidup yang sistematis.
“ART ini adalah ‘surat kematian’ bagi cita-cita Landreform kita. Bagaimana mungkin kita bicara kedaulatan pangan jika kebijakan ini justru memfasilitasi banjir komoditas pangan impor bersubsidi dari AS?” tandas Abraham.
“Ini bukan sekadar dagang, ini adalah upaya membunuh daya tahan petani Marhaen di pedesaan agar tanah-tanah mereka mudah dikonversi demi kepentingan industri energi asing seperti bioethanol,” kata Abraham.
Lebih lanjut, Abraham menyoroti bahwa ketergantungan struktur yang diciptakan oleh ART (Poin 9, 10, dan 12) akan mematikan kreativitas industri nasional dan menjebak Indonesia dalam posisi subordinat.
”Kita dipaksa menjadi pasar, bukan produsen. Kita dipaksa menjadi pengikut, bukan pelopor,” ungkap Abraham dengan tandas.
Ia mengatakan kewajiban membeli alat transportasi dan energi dari AS adalah bentuk penghinaan terhadap kemampuan anak bangsa untuk berdikari secara teknologi.
“Ini jelas melanggar spirit Dasasila Bandung dan Pasal 33 UUD 1945,” tambah Abraham.
Dosa Besar ART dalam Kacamata Ideologi
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
