Dirinya menjelaskan, dari hasil verifikasi tersebut akan dilakukan pemetaan terhadap tiga kategori daerah, yaitu daerah yang tidak mampu membayar gaji dan operasional kantor. Kemudian, daerah yang mampu membayar gaji dan operasional kantor tetapi tidak memiliki anggaran pembangunan dan terakhir daerah yang mampu membayar gaji dan operasional kantor, namun masih sangat membutuhkan dukungan biaya pembangunan.
Menurut Fatoni, hasil pemetaan ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah pusat terhadap kondisi keuangan daerah, sehingga langkah-langkah yang diambil lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
“Saya berharap Sekda dan Kepala Bappeda dapat menyampaikan data kebutuhan daerah tahun 2026 secara real dan akurat. Karena dari data inilah kita bisa memetakan kondisi serta kemampuan keuangan daerah secara komprehensif,” ucap Fatoni.
Fatoni juga menambahkan bahwa data yang dikumpulkan akan menjadi bahan penting untuk penyusunan APBD Tahun 2026, mengingat proses penyusunannya masih berlangsung.
“APBD 2026 belum ada, sehingga data yang disampaikan ini akan menjadi dasar dalam melakukan mapping kondisi dan kemampuan daerah,” pungkasnya.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
