BALI.OTONOMINEWS.ID – Pemerintah menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat dipandang sebatas persoalan teknis, tetapi harus terintegrasi langsung dengan arah pembangunan daerah dan nasional.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Penanggulangan Bencana Wilayah Tengah dan Timur 2025 yang digelar di Harris Hotel and Residence Sunset Road, Bali, belum lama ini.
Rakortek PB tahun ini mengusung tema “Sinkronisasi Program Penanggulangan Bencana yang Lebih Terpadu, Terarah, dan Berkesinambungan.”
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, TB Chaerul Dwi Sapta, menekankan pentingnya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kebencanaan.
Menurutnya, masih ada sejumlah indikator SPM yang bersifat terlalu teknis dan rigid sehingga pada tahap implementasi di daerah, sering kali sulit menyesuaikan dengan kondisi/karakteristik masing-masing daerah.
“Beberapa indikator perlu ditingkatkan ke level yang lebih makro, agar lebih fleksibel dalam penerapan oleh daerah dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Chaerul, dalam rilis yang diterima redaksi, Sabtu (30/8/2025)
Chaerul menambahkan, Rakortek yang diselenggarakan setiap tahun merupakan wadah strategis untuk membahas isu lintas sektor, termasuk perubahan iklim yang berdampak langsung pada pembangunan ekonomi daerah.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memperhatikan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) serta titik-titik rawan bencana sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan daya tarik investasi.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
