*“Diplomasi energi harus ditempatkan dalam kerangka kedaulatan. Jika pemerintah tergesa mengikat kontrak tanpa memperkuat regulasi, cadangan uranium dan thorium bisa kembali menjadi alat tawar asing. Diplomasi Prabowo harus tegas, tidak tunduk pada tekanan siapa pun, dan berani menegakkan prinsip Pasal 33 UUD 1945,”* kata Haidar Alwi.
*Risiko yang Tak Boleh Diabaikan.*
Peluang besar bisa berubah jadi ancaman bila bangsa ini tidak hati-hati. Ada tiga risiko yang paling nyata:
*1.* Risiko cadangan strategis jatuh ke tangan asing bila regulasi lebih berpihak pada investor ketimbang rakyat.
*2.* Risiko oligarki energi bila proyek nuklir hanya menjadi lahan rente segelintir elite.
*3.* Risiko geopolitik bila Indonesia tidak punya sikap tegas dan hanya jadi pion dalam perebutan pengaruh global.
*“Pasal 33 UUD 1945 jelas berbunyi: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini bukan sekadar kalimat di dinding ruang rapat DPR, tapi mandat yang harus diwujudkan. Jika pemerintah abai, maka uranium dan thorium hanya akan jadi komoditas politik global, sementara rakyat tetap membayar listrik mahal,”* jelas Haidar Alwi.
*Solusi untuk Jalan Kedaulatan.*
Haidar Alwi menekankan bahwa jalan keluar bukan sekadar kontrak internasional, melainkan desain kedaulatan energi yang benar-benar berpihak pada rakyat. Ada beberapa langkah yang menurutnya harus segera ditempuh:
*1.* Bangun kemandirian nuklir nasional dengan memperkuat riset, SDM, dan infrastruktur dalam negeri.
*2.* Bentuk Badan Kedaulatan Nuklir Rakyat agar pengelolaan uranium dan thorium transparan, akuntabel, dan tidak jatuh ke tangan oligarki.
*3.* Dorong koperasi energi rakyat untuk masuk dalam rantai nilai pertambangan, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
*4.* Pastikan diplomasi energi Prabowo Subianto berjalan di atas prinsip Pasal 33, bukan sekadar memenuhi agenda geopolitik.
*5.* Gunakan uranium dan thorium untuk listrik murah rakyat, bukan untuk kepentingan elit atau investor asing.
*“Uranium Melawi dan thorium Bangka Belitung adalah modal yang bisa menyelamatkan masa depan bangsa. Jika dikelola dengan melibatkan rakyat melalui koperasi energi, hasilnya bisa nyata: listrik murah, industri tumbuh, dan kemandirian energi tercapai. Inilah jalan panjang, tapi inilah satu-satunya jalan kedaulatan,”* kata Haidar Alwi.
Bangsa ini berada di persimpangan besar. Uranium dan thorium bisa menjadi bukti kedaulatan energi atau justru lambang kepecundangan jika salah dikelola. Generasi muda harus sadar, mengawal, dan memastikan bahwa kekayaan strategis ini tidak jatuh ke tangan asing.
*“Uranium dan thorium Indonesia adalah amanah sejarah. Amanah ini hanya akan bermakna bila digunakan untuk kedaulatan energi bangsa. Kita harus berani berkata: energi nuklir untuk rakyat, bukan untuk elit, bukan untuk asing. Dan di sanalah Indonesia akan berdiri sejajar dengan bangsa besar lainnya,”* pungkas Haidar Alwi.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
