JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menegaskan bahwa reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 adalah peristiwa politik penting yang tidak boleh dipandang sebatas pergantian nama menteri.
Haidar Alwi melihat langkah ini sebagai upaya merestorasi dua hal mendasar yang tengah diuji bangsa: keamanan nasional yang sempat terguncang akibat gelombang unjuk rasa, serta fondasi ekonomi rakyat yang membutuhkan arah baru setelah pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa.
Ekonomi Rakyat dan Ujian Menteri Keuangan Baru.
Pergantian Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa membawa sinyal perubahan besar dalam orientasi fiskal Indonesia. Sri Mulyani selama ini dikenal sebagai penjaga kredibilitas di mata pasar global, sementara Purbaya datang dengan reputasi teknokrat yang pernah memimpin Lembaga Penjamin Simpanan.
Perubahan ini jelas menunjukkan keinginan pemerintahan Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif.
Purbaya langsung mengumumkan target pertumbuhan 8% yang ia sebut bukan mustahil. Haidar Alwi menilai ambisi itu perlu disambut dengan optimisme, namun sekaligus kewaspadaan.
“Pertumbuhan tinggi tidak boleh menjadi fatamorgana yang hanya dinikmati oleh elit dan investor asing. Negara harus memastikan manfaatnya sampai ke petani, nelayan, buruh, dan pelaku koperasi desa,” tegas Haidar Alwi.
Haidar Alwi menekankan bahwa arah kebijakan fiskal harus tetap berpijak pada Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Tantangan Menkeu baru bukan hanya menjaga angka defisit dan stabilitas rupiah, tetapi bagaimana kebijakan fiskal bisa menyentuh langsung kebutuhan rakyat: subsidi tepat sasaran, pembiayaan UMKM, hingga pembangunan infrastruktur desa. Jika Purbaya hanya berfokus pada angka makro, maka visi pertumbuhan 8% akan hampa.
Restorasi Keamanan dan Kepercayaan Publik.
Keputusan Presiden Prabowo untuk mencopot Menko Polhukam Budi Gunawan setelah kerusuhan demonstrasi adalah tanda bahwa negara tidak boleh membiarkan kegaduhan berlanjut tanpa koreksi.
Haidar Alwi menilai langkah ini bukan sekadar reposisi politik, melainkan sinyal kuat bahwa koordinasi keamanan harus dipulihkan agar rakyat kembali percaya.
“Menko Polhukam adalah jantung koordinasi keamanan dan hukum. Ia harus bisa mengintegrasikan peran Polri, TNI, intelijen, hingga masyarakat sipil dalam menjaga stabilitas nasional. Jika jantung ini melemah, maka tubuh negara akan sakit,” jelas Haidar Alwi.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
