Ketika McKinsey memperingatkan soal defisit 30 persen pasokan REE dunia, artinya ada krisis yang sudah mulai terukur secara global. Ini bukan opini sepihak, tapi hasil dari pengumpulan data lintas industri teknologi dan energi.
“Indonesia punya potensi, punya bahan mentah, punya pengalaman tambang. Tapi jika kita tidak segera membangun peta jalan nasional tanah jarang, kita akan kembali jadi bangsa penyedia tanah mentah dan pembeli barang jadi yang mahal,” tegas Haidar Alwi.
Mulai dari Tambang Rakyat, Bangun dari Kaki Sendiri.
Bagi Haidar Alwi, solusi tidak harus selalu mahal. Justru ia mengusulkan agar pemerintah segera membuka jalur legal koperasi tambang rakyat khusus logam tanah jarang. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bisa diarahkan ke wilayah-wilayah yang memiliki tailing atau mineral ikutan REE seperti di Bangka Belitung (timah), Kalimantan Barat (bauksit), dan Sulawesi (nikel laterit).
“Yang selama ini dianggap limbah justru menyimpan nilai strategis masa depan. Jangan biarkan rakyat menggali tanpa perlindungan hukum. Berikan izin, latih teknologinya, dampingi dengan pusat riset lokal, lalu sambungkan ke hilirisasi. Inilah cara membangun kedaulatan dari bawah,” terang Haidar Alwi.
Ia juga menekankan pentingnya pendirian Badan Nasional Rare Earth (BNRE) yang secara khusus menangani eksplorasi, pemrosesan, pemurnian, hingga daur ulang magnet tanah jarang. Indonesia perlu investasi dalam riset pemisahan logam NdPr, teknologi bebas merkuri, serta proses daur ulang dari limbah EV dan turbin angin. Di masa depan, sumber tanah jarang tidak hanya datang dari perut bumi, tapi juga dari tumpukan elektronik bekas.
“Negara lain sudah berbicara tentang circular economy rare earth. Kita bahkan belum mulai dari linear economy-nya. Padahal, generasi kita punya kesempatan untuk membalik sejarah: dari bangsa penambang menjadi bangsa pemilik teknologi,” jelas Haidar Alwi.
Bangun Sekarang atau Kembali Jadi Penonton Dunia.
Ketika dunia panik kekurangan logam magnetik dan McKinsey sudah memetakan krisisnya, maka bangsa Indonesia harus segera menyusun strategi nasional tanah jarang. Jangan sampai krisis energi dan teknologi di masa depan justru menjadi keuntungan bagi negara lain, sementara kita hanya menjadi pasar atau buruh tambang. Haidar Alwi mengingatkan bahwa semua strategi harus dimulai dari kesadaran, diikuti kemauan politik, lalu didorong oleh gerakan rakyat.
“Kita harus percaya pada potensi bangsa sendiri. Jangan tunggu investor asing untuk membangun smelter, jangan tunggu insinyur asing untuk riset magnet. Kita bisa mulai dari rakyat, dari universitas negeri, dari koperasi, dari desa-desa yang punya gunung tapi belum punya masa depan,” tegas Haidar Alwi.
Ia menutup dengan pesan yang penuh penekanan: “Tanah jarang bukan soal tambang semata, ini soal kedaulatan masa depan. Kalau McKinsey sudah bicara defisit global, maka giliran kita untuk bicara keberanian nasional. Mulailah dari tambang rakyat, karena dari situlah teknologi bangsa bisa berdiri di atas kaki sendiri,” pungkas Haidar Alwi.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
