JAKARTA, OTONOMINEWS.ID,— Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, mengkritisi keras langkah restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang digerakkan oleh BPI Danantara bersama Kementerian BUMN. Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Nevi menilai kebijakan tersebut berisiko tinggi jika tidak dilandasi akuntabilitas yang kuat, kajian bisnis yang matang, serta transparansi terhadap publik.
“Transformasi BUMN jangan hanya jadi permainan angka dan struktur semata. Harus ada manfaat ekonomi dan sosial yang nyata dirasakan rakyat,” tegas Nevi , saat rapat kerja (23/7/2025).
Ia menyoroti tidak adanya transparansi dalam penetapan 22 proyek strategis yang tercantum dalam roadmap Danantara 2025. Menurutnya, sebagian besar proyek itu belum disertai studi kelayakan komprehensif maupun indikator kinerja yang jelas.
Nevi juga menyampaikan keprihatinannya terhadap proyek-proyek besar seperti kereta cepat serta restrukturisasi sektor pupuk dan farmasi, yang menurutnya bisa membebani APBN karena warisan utang dan pasar yang sudah jenuh.
“Dokumen RKAP yang kami terima tidak memuat target-target kuantitatif seperti EBITDA, ROIC, atau efisiensi operasional. Ini berbahaya. Tanpa pelaporan berkala ke DPR, fungsi pengawasan bisa lumpuh,” tegas legislator asal Sumatera Barat II itu.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
