Politisi perempuan dari PKS ini juga mendorong Kementerian BUMN untuk menyiapkan strategi keluar (exit strategy) bagi proyek-proyek prioritas yang tidak menunjukkan hasil optimal, serta mengingatkan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan pelayanan publik dan pelaku usaha kecil di daerah.
Ia menutup pernyataannya dengan memperingatkan agar Danantara tidak menjadi “super holding” tertutup yang kebal terhadap pengawasan.
“Setiap rupiah dari dana publik harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai Danantara lepas dari kontrol rakyat dan DPR,” pungkas Nevi.(Rds/**)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
