Selain itu, politisi PKS ini menyoroti masuknya sejumlah tokoh asing kontroversial dalam dewan penasihat Danantara, yang menurutnya berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Ia mengingatkan agar setiap pengelola Danantara benar-benar dipilih berdasarkan integritas dan profesionalisme, serta bebas dari konflik kepentingan politik maupun bisnis.
Nevi juga mendesak pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang khusus tentang Danantara untuk mempertegas batasan kewenangan, memperjelas mekanisme investasi, dan memperkuat pengawasan. Menurutnya, tanpa UU tersebut, Danantara berisiko menjadi lembaga dengan kekuasaan besar namun tanpa akuntabilitas memadai.
Ia mengingatkan bahwa seluruh investasi Danantara harus membawa manfaat nyata, terutama bagi sektor strategis nasional seperti energi terbarukan, pangan, dan digitalisasi industri, serta mendorong pertumbuhan UMKM dan penyerapan tenaga kerja.
“Prinsip utamanya sederhana, Danantara harus bekerja demi rakyat, bukan demi elite,” pungkas Nevi Zuairina.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
