“Semua pembahasan anggaran harus sesuai prosedur yang benar dan transparan,” ujarnya.
Dia mengusulkan agar anggaran dana hibah dikembalikan ke kas daerah untuk peningkatan program pelayanan di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Terlebih, dari laporan keuangan yang diterimanya, sejumlah SKPD akan memangkas anggaran hingga Rp2 triliun sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Akibat adanya program efisiensi anggaran, Lazarus menyampaikan keprihatinannya terhadap pemotongan anggaran di tingkat kecamatan dan kelurahan yang dapat berdampak pada program sosial dan kemasyarakatan.
“Anggaran untuk program di kecamatan dan kelurahan sangat penting, jangan sampai dipotong. Warga masyarakat membutuhkan alokasi anggaran untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan, terutama di tingkat RT/RW yang sering kali tidak terakomodasi dalam pembahasan anggaran,” katanya.
Lazarus berharap agar Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan pemangkasan anggaran hibah Forkopimda dan lebih memprioritaskan alokasi untuk kegiatan yang langsung berdampak pada masyarakat.
“Saya akan terus mengkritisi kebijakan hibah bagi Forkopimda hingga Gubernur DKI Jakarta terpilih yang akan dilantik melakukan koreksi atas kebijakan tersebut,” Pungkasnya..
Berdasarkan laporan keuangan yang diterimanya, sejumlah SKPD akan memangkas anggaran hingga Rp2 triliun sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. (dmn)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
