JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Terpilih 2024-2029 Pramono Anung memangkas anggaran hibah di beberapa unit kerja (SKPD) seperti Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah).
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Lazarus Simon Ishak mengatakan, jangan sampai program sosial kemasyarakatan jadi korban pemotongan anggaran di kecamatan dan kelurahan, sementara program SKPd dan Forkompinda yang tidak berdampak pada rakyat Jakarta tidak dipotong.
“Setahu saya, setelah pembahasan anggaran selesai di puncak, baru ada usulan untuk hibah Forkopimda yang tiba-tiba muncul dan langsung disetujui. Ini menunjukkan ada prosedur yang tidak dilalui,” kata Lazarus di Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Lazarus mengatakan anggaran hibah untuk Forkopimda tercatat lebih dari Rp600 miliar. Ia meminta anggaran sebesar itu harus benar-benar dipertimbangkan kembali.
Dia menegaskan bahwa hibah tersebut seharusnya diajukan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dan harus memiliki korelasi serta dampak langsung terhadap masyarakat Jakarta.
“Untuk institusi seperti Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejati, TNI AU dan AL, yang tidak memiliki hubungan langsung dengan warga Jakarta, harus benar-benar dievaluasi. Meskipun mereka mendapatkan alokasi dari APBN, hibah dari APBD DKI Jakarta sebaiknya diberikan secukupnya, tidak sebesar itu,” kata dia.
Lazarus juga mengkritik proses pengesahan anggaran hibah Forkopimda yang terkesan terburu-buru.
Meski tidak mengetahui alasan pengesahannya, Lazadus sebagai wakil rakyat merasa berhak mengkritisi setiap kebijakan yang diambil, terutama yang melibatkan anggaran sebesar itu.
