“Evaluasi dan peningkatan keselamatan akan dilakukan melalui pemasangan peralatan keselamatan, pembangunan flyover atau underpass, serta peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran di perlintasan sebidang,” ujar Restuardy Daud, dalam keterangannya diterima redaksi, Selasa, 11 Februari 2025.
Sebagai langkah strategis, Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 telah diterbitkan untuk mengintegrasikan upaya ini dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Selain itu, Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran keselamatan perlintasan sebidang dalam APBD 2025.
Melalui sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diharapkan penanganan perlintasan sebidang dapat mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan serta kelancaran transportasi di Indonesia.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
