JAYAPURA Otonominews.id – Pemerintah Daerah di wilayah Papua diminta membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk keperluan Pilkada Serentak 2024.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhamad Tito Karnavian menyampaikan hal pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Papua di Hotel Aston Jayapura, Papua, Rabu (29/5/2024).
Khususnya bagi daerah yang KPUD dan Bawaslu wilayahnya belum memiliki kantor, Mendagri menegaskan, agar segera diupayakan penyewaan tempat atau peminjaman gedung.
“Kami mendorong Pemda, jadi tolong rekan-rekan kepala daerah untuk KPUD, Bawaslu Daerah yang tidak memiliki sarana dan prasarana sedapat mungkin dibantu. Dan kemudian yang kedua adalah membantu distribusi [logistik Pemilu], terutama di daerah-daerah sulit, ada anggaran-anggaran yang gunakan anggaran belanja tidak terduga,” ujarnya.
Untuk mendukung Pilkada Serentak 2024, kata Mendagri, Pemerintah membantu menyiapkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
“[Tugas] pemerintah adalah menyiapkan data potensi pemilih, data pemilih potensial DP4. Saya sudah serahkan, sampaikan [di kantor KPU] dua bulan lalu kalau saya tidak salah, atau bulan lalu, data seluruh Indonesia kepada Ketua KPU dalam acara yang resmi. Itu termasuk untuk 207 juta pemilih se-Indonesia, laki-laki dan perempuan,” katanya.
Untuk wilayah Papua, Mendagri menjelaskan, data DP4 telah lengkap sesuai dengan nama dan alamat (by name, by address).
Rincian angka DP4 untuk masing-masing provinsi, yaitu Provinsi Papua 757.841 jiwa; Papua Barat 385.537 jiwa; Papua Barat Daya 437.373 jiwa; Papua Selatan 329.946 jiwa; Papua Tengah 1.077.023 jiwa; dan Papua Pegunungan 1.276.048 jiwa.
