JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) dengan inflasi tinggi agar memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, Bank Indonesia, hingga asosiasi pengusaha.
Menurutnya, sinergi ini penting untuk mengidentifikasi penyebab inflasi dan merumuskan langkah pengendaliannya.
Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang juga membahas evaluasi dukungan Pemda pada Program 3 Juta Rumah. Forum tersebut berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Mendagri menegaskan inflasi nasional pada Agustus 2025 terkendali di angka 2,31 persen (year on year), sesuai target pemerintah dalam kisaran 2,5 persen ± 1 persen. Ia menekankan pentingnya keseimbangan inflasi agar tidak merugikan produsen maupun konsumen.
“Inflasi terlalu rendah membuat produsen kesulitan menutup biaya produksi, sementara inflasi tinggi justru memberatkan konsumen. Posisi 2,31 persen saat ini adalah angka yang sangat baik,” jelas Tito.
Meski demikian, ia menyoroti sejumlah daerah dengan inflasi di atas 3,5 persen, seperti Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Pegunungan, Aceh, Riau, dan Sulawesi Barat. Untuk itu, Mendagri meminta kepala daerah lebih intens berdialog dengan BPS, Bulog, BI, dan pelaku usaha guna mencari solusi.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
