Karena itu, Pansus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan parkir. Baik on street maupun off street. Harapannya, transparansi pengelolaan parkir meningkat. Pendapatan daerah pun semakin optimal.
Lain halnya pernyataan yang disampaikan oleh pengamat kebijakan publik dan Ketua LP2AD (Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah) Viktor Irianto Napitupulu.
Menurut Viktor, usulan Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI bisa saja diapresiasi dengan baik, namun masih ada celah yang dapat ditemukan di lapangan sehingga tindakan masih bersifat tebang pilih.
Viktor mengingatkan, jangan dikira Pansus Perparkiran bisa leluasa dan mudah menindak operator bermasalah.
Ia pun meminta jangan sampai ketegasan Pansus Perparkiran ini sebatas gebrakan di permukaan saja, tapi pada akhirnya nanti masih diberikan dispensasi untuk mengelola kembali.
“Itu tidak segampang membalikkan telapak tangan, di Jakarta Pusat ada parkir yang sudah bertahun-tahun beroperasi tidak diberikan tindakan. Kenape coba? Ya karena ada kepentingan yang susah untuk dilawan, gitu loh,” kata Viktor.
“Gue (saya) berharapnya sih, Pansus Perparkiran bisa bekerja serius dalam hal ini, karena menyangkut pajak daerah. Uang rakyat juga, gitu loh,” tuntas Viktor secara eksklusif kepada DEMAN dari OTONOMINEWS, Rabu (29/4/2026) siang.
Laporan: OTN-Deman
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
