Praktik ini sulit dideteksi tanpa integrasi data teknis seperti laporan uji kualitas (assay report) dan inspeksi independen.
Di tingkat yang lebih halus, terdapat pula manipulasi waktu penetapan harga (timing manipulation), di mana perusahaan memilih periode harga acuan yang paling menguntungkan posisi afiliasinya, terutama dalam pasar komoditas yang sangat volatil.
Seluruh mekanisme ini menunjukkan bahwa batas antara trade misinvoicing dan penyalahgunaan transfer pricing menjadi kabur. Keduanya beroperasi dalam spektrum yang sama, yaitu pengalihan laba dari yurisdiksi dengan beban pajak atau kewajiban fiskal lebih tinggi ke yurisdiksi yang lebih menguntungkan.
Dalam konteks Indonesia, kerangka regulasi seperti PMK 172/2023 telah memperkuat prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle), sementara standar internasional seperti proyek OECD BEPS menyediakan panduan global untuk mengatasi erosi basis pajak.
Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan negara untuk membaca transaksi tidak hanya dari dokumen formal, tetapi dari substansi ekonomi yang mendasarinya.
Masalah mendasar yang dihadapi Indonesia bukanlah ketiadaan aturan, melainkan fragmentasi data dan kelemahan integrasi antarotoritas.
Data ekspor berada di otoritas bea cukai, data laba di otoritas pajak, data produksi di kementerian teknis, sementara data impor berada di negara mitra dagang.
Tanpa sistem data matching lintas negara yang terintegrasi, setiap potongan informasi ini berdiri sendiri dan gagal membentuk gambaran utuh.
Dalam kondisi seperti ini, praktik misinvoicing dapat berlangsung secara sistemik tanpa terdeteksi secara memadai.
Oleh karena itu, solusi yang diperlukan harus bersifat struktural.
Pertama, penguatan data matching global berbasis transaksi, bukan sekadar agregat tahunan. Integrasi antara data ekspor Indonesia dan data impor negara mitra harus dilakukan hingga level pengapalan, lengkap dengan informasi kontrak, harga, volume, spesifikasi, dan pihak terkait.
Kedua, sinkronisasi antara otoritas pajak dan bea cukai sehingga perbedaan antara nilai pabean dan harga transfer dapat dianalisis dalam satu kerangka risiko terpadu.
Ketiga, penerapan harga acuan komoditas berbasis indeks global sebagai benchmark yang mengikat atau setidaknya menjadi titik uji kewajaran untuk transaksi dengan pihak berelasi.
Keempat, pemanfaatan penuh perangkat BEPS seperti country-by-country reporting untuk mengidentifikasi anomali alokasi laba dalam grup usaha multinasional, khususnya ketika entitas di negara perantara melaporkan laba besar tanpa fungsi ekonomi yang signifikan.
Kelima, transparansi beneficial ownership untuk memastikan bahwa negara dapat menelusuri siapa sebenarnya yang menikmati keuntungan dari rantai transaksi tersebut.
Dalam perspektif yang lebih luas, praktik misinvoicing mengungkap persoalan mendasar tentang bagaimana negara mengelola kedaulatan ekonominya.
Nilai komoditas tidak hilang di titik produksi atau distribusi fisik, melainkan di ruang abstrak antara dokumen, kontrak, dan yurisdiksi.
Selama negara tidak mampu menguasai ruang tersebut melalui integrasi data, koordinasi institusi, dan keberanian politik untuk menembus struktur korporasi lintas negara, maka kekayaan sumber daya alam akan terus mengalir keluar dalam bentuk laba yang tidak pernah tercatat di dalam negeri.
Jakarta, 17 April 2026
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
