“Jika ada kendala, mohon dijelaskan secara detail. Misalnya terkait kontainer di pelabuhan tertentu, sebutkan pelabuhannya agar dapat segera kami tindak lanjuti bersama Dirjen Perhubungan Laut untuk mendapatkan prioritas penanganan,” jelasnya.
Sebagai informasi, rakor ini melibatkan sinergi lintas instansi, baik yang hadir secara langsung maupun virtual. Hadir secara langsung Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Popy Rufaidah. Kemudian hadir secara virtual dari sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Puspen Kemendagri
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
