Selanjutnya aktivasi IKD ditargetkan mencapai 20 persen penduduk; Cakupan akta kelahiran usia 0–4 tahun sebesar 97 persen, akta kematian 62 persen, akta perkawinan 62 persen, akta perceraian 62 persen; Penerbitan KIA sebanyak 372.927 kartu dan fasilitasi jemput bola Tim GISA di 15 daerah.
Dukcapil juga menargetkan penguatan infrastruktur TIK, termasuk pembangunan data center dengan standar tier 3, jaringan komunikasi data, dan pembaruan sistem biometrik.
“Sebagai bentuk dukungan program perlindungan sosial (Perlinsos) melalui pemanfaatan IKD, Dukcapil akan melakukan kegiatan jemput bola aktivasi IKD di 32 daerah pilot dan peluncuran nasional pada Oktober 2026,” ungkap Sesditjen Hani Syopiar Rustam.
Tidak cukup sampai di situ, Dukcapil juga bakal memperkuat fondasi transformasi digital jangka panjang, berupa Grand Design Digital ID, biometrik, platform pemanfaatan data, dan penguatan infrastruktur TIK.
Sesditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam menekankan bahwa kegiatan ini merupakan satu kesatuan sistem untuk memastikan akuntabilitas kinerja dan transparansi anggaran di lingkup Ditjen Dukcapil Kemendagri.
“Ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud komitmen bersama. Pakta Integritas adalah janji moral seluruh jajaran Dukcapil untuk bekerja dengan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Dengan POK dan Manual Indikator Renstra 2025–2029, kita memiliki pedoman yang jelas untuk memastikan target kinerja tercapai sesuai arah kebijakan nasional,” ujarnya.
Tiba giliran memberikan arahan, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menggarisbawahi agar seluruh jajaran Ditjen Dukcapil menjaga konsistensi capaian kinerja dan meningkatkan kualitas layanan.
“Pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2026 harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Hindari penumpukan realisasi di akhir tahun, pastikan seluruh output sesuai target, dan tingkatkan kualitas layanan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Dukcapil harus menjadi garda terdepan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan dan perlindungan sosial berbasis Identitas Kependudukan Digital,” tegasnya.
Acara ditutup dengan penyerahan Surat Keputusan Ketua Tim, Wakil Ketua Tim Kerja, dan Pelaksana Tugas Kasubbag TU Direktorat Bina Aparatur Dukcapil, sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi dan kesiapan pelaksanaan program kerja tahun 2026.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
