JAKARTA, otonominews.id — Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri senantiasa bertekad menegakkan prinsip yang berakar pada akuntabilitas publik, transparansi, dan pemerintahan yang baik (good governance).
Untuk itu jajaran Ditjen Dukcapil Kemendagri menyelenggarakan kegiatan penyerahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Manual Indikator Renstra 2025–2029, serta penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bebas Korupsi di Aula Gedung C Lantai 4 Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Jakarta, Senin (5/1/2026).
Acara dihadiri langsung Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, Sesditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam, seluruh direktur setingkat pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, jajaran pejabat administrator dan pengawas, serta para Ketua Tim, Wakil Ketua Tim, dan staf lingkup Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Dalam kesempatan ini, Sesditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam menyampaikan sejumlah capaian kinerja tahun 2025, di antaranya:
Dari pagu efektif Ditjen Dukcapil sebesar Rp1,195 triliun telah direalisasikan anggaran yang dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung layanan Adminduk hingga sebesar Rp1.188 triliun atau capaian 99,42 persen.
Selanjutnya, penerimaan PNBP mencapai Rp1,098 triliun, melampaui target 236,20 persen; Perekaman KTP-el telah dilakukan oleh 206,25 juta jiwa (97,05%); Akta kelahiran usia 0–4 tahun tercapai 96,02 persen, Akta perkawinan 65,52 persen; Akta perceraian 63,56 persen; dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mencapai 17,58 juta penduduk (8,53%).
Sementara untuk distribusi blangko KTP-el sebanyak 26 juta keping; dan Pemanfaatan data kependudukan oleh 7.405 lembaga pusat dan daerah.
Di tahun 2025 sejumlah penghargaan nasional diterima Ditjen Dukcapil, seperti Outstanding Public Service Innovation (OPSI) pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dari Kementerian PANRB untuk inovasi NIK Sehat, serta penghargaan dari XL, KPPN Jakarta IV, BSSN, dan BKKBN.
Untuk kinerja 2026, Ditjen Dukcapil menetapkan target strategis tahun 2026, antara lain: Indeks Kualitas Layanan Adminduk (IKSS) dengan nilai 77, serta 275 daerah berkategori “Sangat Baik”.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
