Khususnya keterlambatan penyampaian SP2HP, penanganan perkara yang dinilai berlarut-larut, dugaan penyalahgunaan kewenangan, serta sikap arogansi atau perlakuan tidak profesional terhadap masyarakat.
“Temuan ini menjadi perhatian serius Bidpropam Polda Riau dalam memperbaiki kualitas penegakan hukum dan perilaku anggota di lapangan,” tegasnya.
Sementara itu, Kasubbid Paminal Bidpropam Polda Riau AKBP Ari Prayitno menjelaskan, keunggulan utama sistem Barcode QR Yanduan terletak pada mekanisme verifikasi dan penanganan awal yang cepat.
Ari memastikan, setiap laporan yang masuk diterima oleh Subbag Yanduan, kemudian langsung dikoordinasikan dengan Subbid Paminal untuk dilakukan klarifikasi awal kepada pelapor.
“Petugas menghubungi pendumas secara langsung melalui nomor telepon yang tercantum, termasuk melakukan verifikasi melalui video call. Dengan cara ini, masyarakat tidak perlu datang ke kantor Bidpropam. Proses menjadi lebih cepat, efisien, dan tetap akuntabel,” jelas AKBP Ari Prayitno.
Ia menambahkan, sistem ini juga mengintegrasikan proses distribusi aduan ke fungsi terkait, mulai dari Paminal, Provos, hingga satuan kerja teknis, sehingga penanganan aduan tidak lagi berjalan secara parsial, melainkan terkoordinasi dalam satu sistem pengelolaan dumas terpadu.
“Kepastian tindak lanjut ini memberikan rasa keadilan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri, khususnya di wilayah Provinsi Riau,” ujar AKBP Ari Prayitno.
Saat ini, Barcode QR Yanduan Propam Polri telah disosialisasikan dan dipasang di seluruh titik pelayanan publik kepolisian di Provinsi Riau.
Bidpropam Polda Riau berharap partisipasi aktif masyarakat dapat menjadi mitra strategis dalam mengeliminasi sikap arogansi oknum Polri, memperkuat budaya kerja profesional, serta mendorong terwujudnya pelayanan kepolisian yang optimal.
“Polri semakin presisi, transparan, dan berkeadilan, sejalan dengan semangat Melindungi Tuah, Menjaga Marwah,” demikian AKBP Ari.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
