Restuardy mengingatkan, capaian angka tidak boleh berhenti pada laporan administratif semata.
Pemerintah daerah harus memastikan program SPM benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mulai dari penyusunan rencana aksi, penetapan target penerima layanan, hingga alokasi anggaran yang memadai.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan penggunaan data akurat dalam menentukan sasaran layanan.
“Kita ingin setiap rupiah dalam APBD tepat sasaran. Pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang mudah diakses, dan lingkungan yang aman itu hasil konkret dari penerapan SPM,” jelasnya.
Untuk memperkuat semangat daerah, pemerintah kembali menyiapkan SPM Awards bagi daerah dengan kinerja terbaik dalam pelaksanaan layanan dasar.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Maddaremmeng, menyebut Rakornas ini menjadi bagian penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan penerapan SPM berjalan efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Rapat ini menjadi sarana memperkuat komitmen dan sinergi antara pusat dan daerah agar masyarakat di seluruh Indonesia dapat memperoleh hak atas pelayanan dasar secara merata dan berkualitas,” ucapnya.
Rakornas Makassar merupakan rangkaian ketiga dari agenda koordinasi SPM nasional tahun 2025, setelah kegiatan sebelumnya digelar di DKI Jakarta (20 Oktober 2025) dan Bandung (15–18 Oktober 2025).
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
