Kepercayaan publik terhadap institusi negara tidak hanya dibangun melalui keberhasilan program, tetapi juga melalui keteladanan moral dan ketegasan hukum terhadap pelanggaran internal.
Krisis sebagai Momentum Pembenahan
Di tengah tekanan publik, krisis ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan reformasi struktural dan moral di tubuh BGN.
• Pertama, memperkuat mekanisme audit etik dan pengawasan independen terhadap lembaga teknis di bawah kementerian dan badan nasional.
• Kedua, memastikan transparansi dalam proses hukum terhadap kasus MKP agar publik melihat adanya keadilan, bukan sekadar perlindungan struktural.
• Ketiga, meninjau ulang kembali rantai pengawasan keamanan pangan dari hulu ke hilir, agar tragedi seperti MBG tidak terulang.
Pemerintahan Prabowo–Gibran perlu menunjukkan bahwa toleransi terhadap pelanggaran moral maupun teknis tidak lagi mendapat tempat dalam tata kelola pemerintahan modern.
Penutup
Krisis di Badan Gizi Nasional bukan sekadar insiden personal atau administratif. Ia adalah tes integritas pemerintahan baru dalam mengelola lembaga publik dengan nilai moral dan profesionalitas.
Dalam politik modern, kredibilitas bukan dibangun dari pidato, tetapi dari tindakan terhadap krisis. Dan bagaimana pemerintah menangani kasus BGN akan menjadi cermin awal apakah janji reformasi birokrasi yang diusung Prabowo–Gibran benar-benar hidup — atau sekadar slogan di atas kertas.[***]
Oleh: Hari Purwanto Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR).
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
