JAKARTA, OTONOMINEWS.ID -Stabilitas domestik Indonesia mengalami guncangan sebagai imbas dari kebijakan luar negeri “transaksional” yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Ketua DPD GMNI Jakarta, Deodatus Sunda Se, mengatakan bahwa guncangan ekonomi itu memberi tekanan pada eksistensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai janji politik utama pasangan Prabowo-Gibran.
“MBG kini berada di ujung tanduk akibat tekanan geopolitik, krisis energi global, dan tumpukan utang yang mencekik leher APBN,” kata Deodatus dalam catatan kritis yang disampaikan kepada insan pers di Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Setidaknya ada empat hal yang menjadi sorotan kuat Deodatus, sehingga kondisi Indonesia dalam ancaman krisis multidimensi.
Pertama, Analisis BoP dan Kesepakatan ART: Kedaulatan yang Tergadai
Deodatus mengatakan, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada Februari 2026 menjadi titik balik kontroversial bagi kedaulatan nasional.
“Bergabungnya Indonesia dalam inisiatif keamanan pimpinan AS ini memaksa Jakarta untuk tunduk pada agenda geopolitik Washington di Timur Tengah, yang secara tidak langsung melemahkan posisi tawar Indonesia dalam menjaga kedaulatan pangan,” ungkap Deodatus.
Selain itu, Doedatus yang akrab disapa Bung Dendy menyoroti kesepakatan ART memberlakukan tarif resiprokal sebesar 19 persen untuk produk tertentu.
Padahal, jelas Dendy, Klausul teknisnya menuntut amandemen puluhan UU demi menyesuaikan standar pasar AS.
“Tekanan fiskal dari perjanjian asimetris ini membuat anggaran untuk program populis seperti MBG terancam dialihkan demi memenuhi kewajiban perdagangan yang berat sebelah,” tegas Dendy.
Kedua, Dampak Perang AS-Israel vs Iran: Matinya Jalur Energi
Bung Dendy menyebut situasi kian kritis dengan pecahnya perang terbuka antara blok AS-Israel melawan Iran, yang berdampak fatal pada jalur perdagangan energi dunia.
Sebagai jalur utama pengiriman minyak, blokade Selat Hormuz menyebabkan jalur perdagangan energi mati total. Indonesia, sebagai net importer minyak, kehilangan akses terhadap suplai energi murah.
“Akibat risiko perang di jalur laut, kapal tanker tidak berani melintas sehingga Indonesia lumpuh; pemerintah gagal mengekspor komoditas unggulan dan gagal mengimpor bahan baku industri serta pangan pokok secara stabil,” urainya.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
