Oleh : R. HAIDAR ALWI. (Pemikir Bangsa/
Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Keluarga Alumni ITB)
ANGKA korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan cepat disimpulkan sebagai bukti kegagalan negara. Kesimpulannya terdengar logis, emosional, dan mudah dicerna. Namun justru di titik inilah publik perlu berhenti sejenak, apakah angka korban yang besar selalu berarti situasi memburuk, atau justru menandakan transparansi?
Selama puluhan tahun, keracunan makanan anak sekolah adalah kejadian rutin yang hampir tidak pernah tercatat secara nasional. Jajanan sekolah, katering murah, makanan hajatan, hingga bekal yang disimpan berjam-jam di suhu ruang, semuanya menyimpan risiko.
Anak muntah, diare, pusing, lalu pulang. Kasus selesai di rumah, puskesmas, atau bahkan dianggap masuk angin. Tak ada konferensi pers, tak ada laporan nasional, apalagi audit sistemik.
MBG Mengubahnya Secara Radikal.
Untuk pertama kalinya, negara membangun satu sistem konsumsi massal yang terdata siapa memasak, siapa mendistribusi, siapa menerima, dan kapan kejadian terjadi.
Ketika satu anak muntah, kejadian itu tidak lagi menguap sebagai peristiwa pribadi, tetapi masuk ke dalam statistik negara. Ketika puluhan anak dirawat, kasusnya tidak disembunyikan oleh sekolah atau dapur, melainkan dilaporkan, diliput, dan diperdebatkan secara nasional.
Akibatnya, angka melonjak. Bukan karena keracunan baru muncul, melainkan karena keracunan yang selama ini tak pernah terlihat kini dipaksa muncul ke permukaan.
Paradoksnya, transparansi sering disalahpahami sebagai kegagalan. Padahal, negara yang gagal justru adalah negara yang tidak tahu apa-apa.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
