Jika dioperasikan secara sah, hasil produksi ini berpotensi menjadi sumber penerimaan negara sekaligus menggerakkan roda ekonomi Bangka Belitung.
Penertiban bisnis timah ilegal tersebut turut mendapat dukungan penuh dari TNI. Kepala Staf Umum TNI, Letjen Richard Tampubolon, menegaskan bahwa langkah yang ditempuh dilaksanakan secara terukur, terkoordinasi, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Dukungan juga datang dari Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Ar. Ia mengapresiasi langkah Kejagung yang menurutnya membawa ketenangan bagi warga, bahkan membuat rencana aksi demonstrasi pada 6 Oktober ditunda.
“Presiden sudah menegaskan, timah harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Kehadiran pejabat pusat membawa suasana kondusif sehingga warga menunda aksi demo. Untuk sementara, biar pemerintah daerah yang menangani persoalan ini,” ujar Hidayat.
Dengan penegakan hukum dan perbaikan tata kelola, pemerintah berharap sumber daya timah benar-benar dapat dimaksimalkan demi kepentingan nasional serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Bangka Belitung.[zul]
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
