JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Sejumlah aktivis dan kelompok masyarakat menyampaikan rasa kesal dan miris melihat gaya hidup ‘sultan’ para anggota DPRD DKI Jakarta.
Berdasarkan data, tunjangan rumah anggota DPRD DKI mencapai sekitar Rp70,4 juta per bulan, sedangkan pimpinan DPRD bisa menerima hingga Rp78,8 juta per bulan.
Jika dirata-rata, total anggaran tunjangan rumah seluruh anggota DPRD DKI Jakarta mencapai lebih dari Rp90 miliar per tahun.
Parahnya, desakan masyarakat dan mahasiswa agar tunjangan rumah DPRD direvisi, ternyata membentur tembok.
Kalangan DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta saling melempar tanggung jawab. Pihak Pemprov mengatakan bahwa mereka masih menunggu pembahasan atau evaluasi dari anggota DPRD DKI.
Namun alih-alih menuruti desakan publik, DPRD DKI malah membuat manuver dengan membuat pengalihan isu pergantian Sekda Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali yang masuk masa pensiun.
Sudah dipastikan Politisi Kebon Sirih Jakarta Pusat enggan memenuhi tuntutan publik agar tunjangan direvisi. Mereka tanpaknya ingin tetap hidup mewah bergelimang harta, apalagi tunjungan ini sudah ditandatangani oleh Gubernur sebelumnya, yaitu Anies Baswedan.
Jumlah fantastis gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menjadi ironis jika kita bandingkan dengan kondisi rakyat miskin kota yang masih banyak tersebar di lorong-lorong dan gang sempit. Bahkan ada di bantaran kali dan di kolong jembatan.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
